Dalam politik Indonesia saat ini, PDI Perjuangan (PDI-P) menghadapi satu persoalan yang menurut saya cukup serius: ketidakjelasan posisi politiknya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. PDI-P menyebut dirinya sebagai partai penyeimbang, bukan oposisi, sementara pada saat yang sama partai ini tetap mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah.

Menurut saya, sikap tersebut memiliki sisi positif karena demokrasi memang membutuhkan kekuatan politik yang mampu mengawasi pemerintah. Namun, kritik akan kehilangan kekuatannya apabila tidak disertai posisi politik yang jelas. Beberapa partai pemerintah bahkan menilai sikap PDI-P terlalu “abu-abu” dan meminta partai tersebut menentukan apakah benar-benar berada di luar pemerintahan.

Saya tidak melihat masalah pada keputusan PDI-P untuk mengkritik program pemerintah. Justru kritik yang konstruktif merupakan bagian penting dari demokrasi. Yang menjadi persoalan adalah ketika kritik terlihat lebih sebagai strategi politik daripada perjuangan yang konsisten terhadap kepentingan masyarakat.

Bagi saya, Indonesia tidak membutuhkan partai yang sekadar menjadi lawan pemerintah, tetapi membutuhkan partai yang berani mengatakan “ya” ketika kebijakan pemerintah benar dan “tidak” ketika kebijakan tersebut merugikan rakyat. PDI-P memiliki sejarah dan pengaruh yang besar dalam politik Indonesia, sehingga masyarakat berhak mendapatkan sikap yang lebih tegas dan transparan dari partai tersebut.

Pada akhirnya, kekuatan sebuah partai bukan hanya diukur dari jumlah kursinya di parlemen, tetapi dari keberaniannya mempertahankan prinsip bahkan ketika prinsip tersebut tidak menguntungkan secara politik. Indonesia membutuhkan oposisi yang kritis, tetapi juga membutuhkan politik yang dewasa, konsisten, dan bertanggung jawab.